Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP) bersama Himpunan Mahasiswa Kampus Tiga Universitas Wijaya Putra (Himmaga) menggelar sharing session bertajuk “Penghapusan Presidential Threshold : Peluang dan Tantangan”, pada Sabtu, 10 Mei 2025 di Universitas Wijaya Putra – Kampus Prigen, Kab. Pasuruan.
Diskusi tersebut mengundang Bupati Pasuruan, H.M. Rusdi Sutejo sebagai keynote speaker, serta Andri Wahyudi – Ketua DPC PDI-Perjuangan Kab. Pasuruan yang merupakan anggota DPRD Kab. Pasuruan serta Dr. Kasiman, S.Kep., Ns., S.E., S.H., M.Kes., yang merupakan anggota DPRD Kab. Pasuruan dari Fraksi Partai Gerindra dan Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si., - ahli Hukum Tata Negara UWP sebagai narasumber. Adapun diskusi dimoderatori oleh Fikri Hadi, S.H., M.H., yang merupakan Dosen FH UWP.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo mengapresiasi kegiatan seminar bertajuk “Keputusan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”.
Pasalnya, seminar tersebut bisa menjadi forum strategis dalam menanggapi dinamika ketatanegaraan Indonesia Bahkan, juga bisa menjadi ruang refleksi bagi civitas akademika serta pemangku kepentingan, dalam memandang masa depan. Khususnya dalam hal sistem pemilu yang inklusif dan demokratis.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena bisa menjadi wadah untuk bertukar pendapat,” kata Mas Rusdi-sapaannya.
Mas Rusdi berpandangan, pengalaman dalam dunia politik harus disertai dengan kemampuan membaca peluang secara strategis.
“Hukum tidak pernah lepas dari politik, karena hukum adalah produk politik antara DPR, Presiden, dan Pemerintah. MK sudah memutuskan threshold menjadi nol persen, artinya ini membuka peluang seluas-luasnya. Bahkan bagi masyarakat desa untuk mencalonkan diri sebagai presiden,” paparnya.
Ia menegaskan, meskipun putusan MK bersifat final, implementasinya masih perlu pembahasan lebih lanjut di DPR. Ia juga mendorong mahasiswa hukum untuk mengkaji fenomena ini secara kritis sebagai bahan pembelajaran penting dalam studi hukum tata negara.
Di sisi lain, Ahli Hukum Tata Usaha Negara dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si., yang menjadi narasumber utama menguraikan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi pintu masuk bagi perdebatan baru, yang kemudian disusul oleh putusan MK Nomor 62/PUU-XXI/2023 terkait penghapusan presidential threshold.
“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diuji sebanyak 33 kali, dan seluruhnya ditolak. Namun kali ini, pengujian dilakukan tanpa pendampingan kuasa hukum, yang bisa menimbulkan kesan bahwa ada pergeseran arah atau mungkin bagian dari disampling opinion,” beber dia.
Sementara menyikapi adanya hal tersebut, Andri Wahyudi selaku Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai bahwa pasal-pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, sebenarnya mengarah pada penghapusan ambang batas pencalonan presiden.
Ia menekankan bahwa apabila penghapusan ini diterapkan, dampaknya akan signifikan pada kontestasi Pemilu 2029 yang akan datang.
Andri Wahyudi menyampaikan bahwa Putusan MK itu final dan mengikat. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan mendukung setiap keputusan hukum yang lahir dari MK. Meskipun secara prosedural tentu perlu revisi terhadap undang-undangnya.
“Presidential threshold yang saat ini menetapkan ambang 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional, adalah sistem yang memberikan batas, apakah calon diusung partai politik atau gabungan partai,” jelasnya.
Dr. Kasiman, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra. Baginya, presidential threshold adalah batas minimal perolehan suara partai politik atau gabungan partai untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu terkait aspek hukum dan konstitusi soal presidential threshold.
Ia menjelaskan pengaturan ambang batas tersebut termuat dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, dengan dasar hukum utama merujuk pada UUD 1945, khususnya Pasal 6A dan Pasal 22E.
“Presidential threshold bertujuan untuk menyaring calon presiden agar tidak terlalu banyak, menghindari fragmentasi suara, dan menjaga stabilitas pemerintahan. Namun jika dihapuskan, ini harus dikaji secara saksama karena berhubungan dengan sistem demokrasi dan peran legislatif sebagai pembuat kebijakan,” ulasnya.